stheradbooks

Jakarta - Pemerintah bakal menaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP dengan besaran rata-rata 1,09 persen untuk lingkup nasional pada 2022. Sejumlah 26 pemerintah provinsi (pemprov) telah menetapkan besaran masing-masing Upah Minimum Provinsi. Termasuk DKI Jakarta, yang hanya mengalami kenaikan Rp 37.749 (1,09 persen) menjadi Rp 4.453.935,536 dari tahun sebelumnya. Namun begitu, seluruh perusahaan wajib membayar gaji pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun dengan menggunakan skema skala upah. Buruh tidak boleh mendapat gaji sesuai upah minimum. Mengutip Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, Senin (22/11/2021), pengupahan sesuai UMP hanya berlaku bagi buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Sementara bagi pekerja di atas itu, harus menggunakan skala upah yang berbasis pada kinerja pekerja dan kemampuan perusahaan. "Kami akan meminta perusahaan-perusahaan agar segera menyesuaikan (UMP), yakni dengan membuat struktur dan skala up...

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Erick Thohir menjadikan kritikan sebagai tantangan. Selama menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir selalu mendapat kritikan bahkan juga tudingan yang bernada negatif. "Saya secara pribadi tidak (terganggu) karena saya tahu ini era demokrasi. Karena yang namanya kritik itu kan obat. Namanya pujian racun. Tetapi kalau fitnah kita harus benar-benar buktiin,"kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara Kick Andy Double Check, Minggu (14/11/2021) malam. Erick Thohir mengaku bagian terberatnya adalah ketika harus menjelaskan dan menjawab tuduhan maupun kritikan tersebut kepada keluarga di rumah. Mengingat keluarga baik ibu dan istrinya tidak luput dan bertanya-tanya mengenai kebenaran ataupun kritikan tersebut. "Secara pribadi dan secara pekerjaan tidak mengganggu Justru itu tantangan saya karena saya yakin ini saya bersih. Tetapi kan di rumah kalau tadi masyarakat nanya di rumah juga menanya tentu harus sa...

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan soal kerugian yang diakibatkan dengan pemberlakukan kebijakan Pembatasan Pemberlakukan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara ketat. Hal tersebut ia sampaikan dalam podcast Deddy Corbuzier. "PPKM satu minggu itu ruginya sampai Rp 5,2 triliun,"jelas Luhut Binsar Pandjaitan seperti dikutip pada Rabu (10/11/2021). Tak hanya itu, Luhut juga mengatakan bahwa pemberlakukan PPKM yang ketat akan banyak yang harus dikorbankan. Misalnya masyarakat yang kehilangan pekerjaan. "Lapangan kerja hilang berapa banyak, orang yang enggak kerja berapa banyak,"kata dia. Luhut menilai pergerakan masyarakat tetap harus dikendalikan kasus Covid-19. Mobilisasi masyarakat yang terlalu besar dan mengesampingkan pemeriksaan bisa membuat Virus kembali berpindah dengan cepat. "Mobilisasi yang terlalu besar tanpa pemeriksaan dan pengendalian sama aja bikin penyakit berpindah,"...

Jakarta - Sejumlah pejabat negara merespons kondisi Garuda Indonesia yang sedang berusaha bangkit. Mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), hingga menteri-menteri di bawahnya mendukung Garuda Indonesia tetap eksis di penerbangan Indonesia. Seperti diketahui, belakangan ini, Garuda Indonesia diisukan mulai dari penyelematan dengan menggunakan PMN, hingga opsi ditutup, lalu digantikan dengan Pelita Air. terus berkembangnya kabar ini, ternyata menuai harapan dari berbagai kalangan, berikut daftarnya: Sandiaga Uno Paling baru, pernyataan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno yang mengatakan Garuda Indonesia perlu diselamatkan dengan cara apapun. Menurutnya, maskapai pelat merah itu harus bisa bangkit dari kondisinya saat ini. Mengutip unggahan Instagram pribadinya, @sandiuno, ia juga mengatakan bahwa banyak lapangan kerja yang bergantung pada Garuda Indonesia. Hal itu ia sampaikan pada Weekly Press Briefing Kemenparekraf Senin (1/11/2021) lalu. "Bagaimana...

Jakarta - Di tengah proses pemulihan ekonomi yang masih berlangsung seperti saat ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhasil menorehkan prestasi luar biasa. Hingga akhir kuartal III tahun 2021, BRI memberikan catatan kinerja yang sehat dan kuat. Sinyal kinerja positif ini tercermin dari penyaluran kredit di akhir September 2021 sebesar Rp.1.026,42 triliun atau tumbuh 9,74% year on year (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan nasional sebesar 2,21%. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama BRI Sunarso dalam press conference Laporan Keuangan Triwulan III di Jakarta (27/10). Sunarso mengungkapkan, salah satu faktor utama penopang pertumbuhan kredit konsolidasian BRI yakni penyaluran kredit segmen UMKM yang tumbuh 12,50% yoy atau mencapai Rp.848,60 triliun pada akhir September 2021. Capaian tersebut membuat proporsi kredit UMKM dibanding complete kredit BRI pun meningkat dari semula 80,65% pada akhir September 2020 menjadi 82,67% pa...

Jakarta - Sudah tanggal 20an nih, artinya kita telah memasuki periode tanggal tua atau akhir bulan Bagi sebagian orang pekerja maupun pelajar, akhir bulan menjadi momok yang menakutkan karena keuangan mulai menipis bahkan mungkin ada yang sampai habis. Makanya, kita pasti sering berharap tanggal gajian segera datang atau kiriman uang dari orang tua segera masuk. Sebenarnya drama bokek di akhir bulan bisa dicegah, bila sedari awal pengeluaran diatur dengan baik. Tidak peduli seberapa besar penghasilan atau uang jajan kamu, kalau tidak mengelola dengan baik, alhasil akan cepat habis sebelum rekening terisi kembali. Agar setiap akhir bulan bisa Bebas Bokek dan terhindar dari dramatization cari pinjaman atau mengirit-irit uang, kamu perlu kembali melihat cara mengelola keuangan. 1. Buat catatan pengeluaran setiap bulan Simpel, tapi dampaknya besar sekali bagi keuangan kamu. Dengan membuat catatan pengeluaran, kamu jadi tahu dengan baik berapa pengeluaranmu, apakah semu...

Jakarta - Pemerintah akan menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP mengatakan bahwa integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan bertujuan mempermudah Wajib Pajak (WP) orang pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan demi kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional. "NIK juga saat ini digunakan untuk integrasi berbagai information: PBI, DTKS, dan data-data lain yang terus di integrasikan," kata Dolfie kepada wartawan, pada Senin (11/10/2021). Dolfie menambahkan, salah satu tujuan NIK menjadi NPWP adalah meningkatkan penerimaan negara melalui WP orang pribadi. Selain itu, kata Dolfie, dapat diketahui karakteristik WP OP karena di dalam NIK sudah ada data terkait DTKS, PBI, information penerima bansos, dan lain-lain. "Akan efektif...